HMI Bandung Kritik Arah Pembangunan Kota, Soroti Ketimpangan dan Kualitas Kesejahteraan Warga
METRO BANDUNG, bandungpos.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung mendorong evaluasi yang lebih kritis terhadap arah pembangunan Kota Bandung. Sorotan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Menavigasi Ulang Kemerdekaan dari Kota Bandung: Tinjauan Kritis terhadap Indeks Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bandung” yang digelar Bidang Pembangunan dan Pengembangan Daerah (PPD) bersama Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) HMI Cabang Bandung, Rabu (19/8/2026), di Graha HMI Bandung.
Diskusi menghadirkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira serta akademisi dan Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan Tino Rila Sebayang. Berbagai persoalan dibahas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik, ketimpangan antarwilayah, kualitas pekerjaan, hingga hubungan pembangunan dengan kekuasaan.
Forum tersebut sekaligus membedah hasil kajian kolaboratif Bidang PPD dan Litbang HMI Cabang Bandung berjudul “Capaian Tinggi, Masalah Tak Kunjung Selesai: Membongkar Kinerja Kemiskinan, Ketimpangan, dan Ketenagakerjaan Kota Bandung 2025.”
Kajian yang disusun Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan HMI Cabang Bandung periode 2026–2027, Teungku Muhammad Ja’far, itu menjadi dasar untuk menguji capaian pembangunan Kota Bandung. Secara statistik, sejumlah indikator menunjukkan performa positif, tetapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas pekerjaan dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Menjamin Pemerataan
Dalam diskusi tersebut, Bhima Yudhistira mengingatkan agar pembangunan Kota Bandung tidak hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah melihat siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang positif, kata Bhima, idealnya diikuti pemerataan manfaat, terciptanya pekerjaan yang layak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Kalau kita hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan angka makro, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa Bandung baik-baik saja. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah pertumbuhan itu dinikmati oleh siapa?” ujarnya.
Bhima juga menyoroti kualitas lapangan kerja. Turunnya tingkat pengangguran belum cukup menjadi indikator keberhasilan apabila pekerjaan yang tersedia masih didominasi sektor informal, berpenghasilan rendah, dan minim perlindungan sosial.
Temuan kajian HMI memperlihatkan kondisi tersebut. Pada 2025, jumlah penduduk yang bekerja memang meningkat sekitar 21,2 ribu orang. Namun, jumlah pekerja pada kegiatan formal justru mengalami penurunan sekitar 3,1 ribu orang.
Proporsi tenaga kerja formal tercatat 55,36 persen, masih di bawah target sebesar 56,54 persen. Sementara itu, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan juga turun dari 68,30 persen menjadi 62,60 persen.
Pembangunan Bandung Tak Lepas dari Pilihan Politik
Persoalan pembangunan juga dilihat dari perspektif politik oleh Tino Rila Sebayang. Ia menilai arah pembangunan kota tidak dapat dilepaskan dari keputusan politik mengenai wilayah yang diprioritaskan, kelompok masyarakat yang mendapat perhatian, serta bagaimana kekuasaan menentukan distribusi sumber daya.
Dalam konteks Kota Bandung, Tino menyoroti cara pandang yang selama ini membagi wilayah menjadi Bandung Utara dan Bandung Selatan.
Menurutnya, pembagian tersebut tidak semestinya hanya dipahami sebagai demarkasi geografis. Jika terus digunakan dalam kerangka berpikir pembangunan, pembagian tersebut berpotensi membentuk konstruksi sosial mengenai wilayah pusat dan wilayah pinggiran.
“Kita masih melihat Bandung melalui demarkasi utara dan selatan. Persoalannya, ketika pembagian wilayah itu terus direproduksi dalam cara kita melihat pembangunan, ia bukan lagi sekadar pembagian geografis,” ungkap Tino.
Ia menilai pembelahan tersebut perlu dikaji secara kritis karena berkaitan dengan distribusi sumber daya, akses pelayanan publik, peluang ekonomi, dan relasi kekuasaan.
Tino bahkan menyebut adanya “nomenklatur penjajahan” dalam cara masyarakat melihat ruang Kota Bandung. Menurutnya, istilah Bandung Utara dan Bandung Selatan perlu dipertanyakan apabila penggunaannya justru memperkuat anggapan bahwa terdapat wilayah yang lebih maju dan wilayah yang tertinggal.
Wakil Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bandung 2026–2027, Muhammad Rafid Wafi, mengatakan kajian tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap adanya jarak antara capaian statistik pembangunan dan persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Kajian menemukan bahwa tingkat kemiskinan menjadi satu-satunya dari lima indikator kinerja utama makro yang tidak mencapai target pada 2025. Di sisi lain, Gini Ratio sebesar 0,420 masih berada di atas ambang 0,40 yang dalam kerangka kajian dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.
Rafid menegaskan, kajian HMI tidak bermaksud menyimpulkan bahwa seluruh capaian pembangunan Kota Bandung buruk. Namun, capaian tersebut perlu diuji lebih mendalam untuk mengetahui apakah target pembangunan sudah cukup ambisius, anggaran telah sesuai dengan prioritas, dan indikator kinerja benar-benar mampu menggambarkan perubahan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rafid, persoalan pembangunan tidak berhenti pada kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menyusun target, mengalokasikan anggaran, menentukan instrumen kebijakan, serta mengukur keberhasilan pembangunan.
Kajian HMI merumuskan lima persoalan utama, yaitu prioritas pembangunan yang belum sepenuhnya tercermin dalam anggaran, lemahnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sistem pengukuran target kinerja yang belum sepenuhnya dapat diandalkan, instrumen kebijakan yang belum sesuai dengan karakteristik Kota Bandung, serta belum digunakannya mutu belanja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja daerah.
Kemerdekaan Harus Terlihat dari Kesejahteraan Masyarakat
Diskusi tersebut kemudian memperluas makna “menavigasi ulang kemerdekaan” dalam konteks kehidupan perkotaan.
Bagi HMI Cabang Bandung, kemerdekaan tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah mencapai target pembangunan. Kemerdekaan juga harus hadir dalam bentuk pekerjaan yang layak, akses pelayanan publik yang adil, kesempatan ekonomi yang setara, serta berkurangnya struktur ketimpangan yang membuat kelompok atau wilayah tertentu terus tertinggal.
Karena itu, pembangunan Kota Bandung dinilai perlu diarahkan bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan dan distribusi manfaat pembangunan.
Diskusi juga mendorong perubahan paradigma evaluasi pembangunan dari sekadar mengukur output menuju outcome. Sebuah program tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah anggaran, peserta, maupun tingkat serapan, tetapi harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Rekomendasi kajian HMI antara lain mendorong penggunaan indikator outcome untuk program kewilayahan serta evaluasi terhadap program pelatihan kewirausahaan melalui pelacakan kondisi peserta setelah mengikuti program.
Melalui diskusi publik tersebut, HMI Cabang Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung melakukan pembacaan pembangunan secara lebih kritis dan substantif.
Prioritas pembangunan, menurut HMI, harus benar-benar tercermin dalam alokasi anggaran. Kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik persoalan masyarakat, sementara indikator kinerja harus mampu menggambarkan kondisi secara lebih nyata.
Kajian HMI menilai persoalan Kota Bandung bukan karena kekurangan program atau anggaran. Tantangan utamanya adalah memastikan program yang ditetapkan sebagai prioritas benar-benar mendapatkan dukungan anggaran serta memiliki sistem evaluasi yang mampu menunjukkan dampak sesungguhnya.
Diskusi publik ini pun tidak semata-mata ditujukan untuk menilai pemerintah. Forum tersebut menjadi ruang pertemuan perspektif akademik, ekonomi, politik, dan gerakan mahasiswa dalam membaca masa depan Kota Bandung.
Pada akhirnya, menavigasi ulang kemerdekaan dari Kota Bandung berarti berani mengajukan pertanyaan: pembangunan Bandung sebenarnya diarahkan ke mana, siapa yang paling menikmati hasilnya, siapa yang masih tertinggal, dan struktur apa yang membuat ketimpangan terus bertahan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar pembangunan Kota Bandung ke depan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan pemerataan, kualitas kesejahteraan, kesempatan yang setara, dan keadilan sosial bagi warga. (askur/nmn)*
