JAKARTA, BANDUNGPOS.ID (17/08/2022) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, memastikan akan ada alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan pada APBD 2023.
Ia menegaskan hal tersebut, saat berbicara pada forum Peningkatan Kompetensi Pengawas yang digelar Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam di Depok, Selasa (16/8).
Dalam kesempatan itu, Suhajar berbicara pada sesi Penguatan Kebijakan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah melalui Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Nasional.
Hadir, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad; Direktur PAI, Amrullah; Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Roberia; sejumlah pejabat Kemendagri, dan Ditjen Pendidikan Islam, guru dan pengawas PAI pada sekolah, lembaga bantuan hukum, serta pimpinan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.
Menurut Suhajar, pihaknya sedang menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini akan menjadi petunjuk dan arah bagi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD di tahun anggaran 2023.
Dia mengatakan, layanan pendidikan umum dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah, serta pendidikan agama, dan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Sehingga, lanjutnya, pemerintah daerah juga berkewajiban memperhatikan kebutuhan anggarannya. Ada enam bidang layanan dasar yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pendidikan.
“Draft Permendagri untuk tahun anggaran 2023 akan mengatur lebih jelas dan tegas agar alokasi APBD dapat diberikan untuk madrasah, pesantren, pendidikan agama dan keagamaan lainnya yang berada di bawah Kementerian Agama,” katanya.(akn/bp)
